DATA NIKAH

TAHUN 2017 

1.   DATA NR JANUARI 2017

2.   DATA NR FEBRUARI 2017

3.   DATA NR MARET 2017

4.   DATA NR APRIL 2017

5.   DATA NR MEI 2017

6.   DATA NR  JUNI 2017

7.   DATA NR JULI 2017

8.   DATA NR AGUSTUS 2017

9.   DATA NR SEPTEMBER 2017

10. DATA NR OKTOBER 2017

11. DATA NR NOVEMBER 2017

12. DATA NR DESEMBER 2017

TAHUN 2016

1.   DATA NR JANUARI 2016

2.   DATA NR FEBRUARI 2016

3.   DATA NR MARET 2016

4.   DATA NR APRIL 2016

5.   DATA NR MEI 2016

6.   DATA NR  JUNI 2016

7.   DATA NR JULI 2016

8.   DATA NR AGUSTUS 2016

9.   DATA NR SEPTEMBER 2016

10. DATA NR OKTOBER 2016

11. DATA NR NOVEMBER 2016

12. DATA NR DESEMBER 2016

TAHUN 2015

 1.   DATA NR JANUARI 2015

2.   DATA NR FEBRUARI 2015

3.   DATA NR MARET 2015

4.   DATA NR APRIL 2015

5.   DATA NR MEI 2015

6.   DATA NR  JUNI 2015

7.   DATA NR JULI 2015

8.   DATA NR AGUSTUS 2015

9.   DATA NR SEPTEMBER 2015

10. DATA NR OKTOBER 2015

11. DATA NR NOVEMBER 2015

12. DATA NR DESEMBER 2015

Layanan Haji

PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI

• Calon jemaah haji datang ke Bank( BPS-BPIH) untuk membuka rekening dengan setoran awal Rp 25 juta dan mendapat tanda bukti setoran angsuran 5 rangkap,
• Calon jama’ah haji datang ke Kemenag dengan membawa:

1. KTP asli dan foto copynya 13 lembar
2. Surat keterangan Sehat dari puskesmas asli dan foto copynya 3 lembar,
3. Pas photo 3x4 = 31 lembar,
4. Pas photo berwarna 4x6 = 2 lembar
5. Bukti setor dan Buku Rekening Bank

• Calon jama’ah haji mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH),
• 5 rangkap tanda bukti setoran distempel dan dilegalisir bank serta di lampirifoto copy KTP;

1. Lembar 1 untukcalonjamaah,
2. Lembar 2 untuk BPS BPIH,
3. Lembar 3 untukKemenagKabupaten/Kota,
4. Lembar 4 untukKanwilKemenagProvinsi,
5. Lembar 5 untukKementrian Agama Pusat.

• Calon Jamaah haji melaporkan ke Kemenag Kabupaten/Kota dengan menyerahkan tanda bukti setoran Angsuran,
• Pelunasan BPIH dilakukan setelah ada ketentuan Pemerintah (Perpres)

SYARAT PENDAFTARAN HAJI

1. WNI
2. Beragama Islam
3. Sehat jasmani rohani
4. Berusia minimal 17 tahun
5. Memiliki Mahrom bagi calon jamaah haji wanita
6. Memiliki KTP yang masih berlaku
7. Mendaftar ke Kemenag Kabupaten sesuai domisili.

NEWS

Rabu, 26 April 2017, 05:53

Aktivis Perempuan Dunia Apresiasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Cirebon (Kemenag) --- Sejumlah ulama perempuan Indonesia berkumpul di Cirebon untuk menggelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kongres yang diselenggarakan di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon ini merupakan KUPI yang pertama.

Sebelumnya, dalam rangkaian KUPI, Kementerian Agama menyelenggarakan 'International Seminar on Womens Ulama' di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dan AMAN (The Asian Muslim Action Network).

Ratusan aktivis perempuan dari 15 Negara hadir dalam seminar ini. Mereka berasal dari Afghanistan, Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Belanda, Filipina, India, Malaysia, Nigeria, Kanada, Kenya, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Thailand, serta para pengasuh pondok dan akademisi dalam negeri.

NEWS 120417

MONITORING/KUNJUNGAN KERJA DARI BAPAK KEMENAG KABUPATEN PANDEGLANG

NEWS 120417

Rabu, 12 April 2017, 06:00

Men PAN& RB : Reformasi Birokrasi di Kemenag Berjalan Baik

Jakarta (Kemenag) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN&RB), Asman Abnur menilai reformasi birokrasi di Kementerian Agama berjalan baik. Hal ini ditandai dengan capaian nilai 69,14 (kategori B). Asman bahkan optimis Kemenag bisa segera mendapat nilai 70 80 dengan kategori BB.

"Sebentar lagi akan mendapatkan BB, sangat baik (70-80). Itu artinya reformasi terlaksana di Kementerian Agama. Ini merupakan langkah nyata dalam akselerasi reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerjanya," ujar Asman Abnur saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2017 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/04).
Menurut Asman, kalau penyelenggara negara komitmen untuk bekerja keras, maka negara ini berjalan pada rel yang benar. Untuk itu, reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah harus dilaksanakan secara komprehensif dan maksimal.
Tidak terkecuali di Kementerian Agama. Sebagai instansi pemerintah dengan jumlah aparatur terbesar, yaitu sebanyak 235.918 pegawai atau 5,27 % dari 4,5 juta ASN, Kemenag juga harus mereformasi birokrasinya untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang akuntabel.

news120417

Rabu, 12 April 2017, 06:47

Kemenag Siapkan Tujuh Program Bantuan Kemahasiswaan PTKI di 2017

Jakarta (Kemenag) --- Sedikitnya ada tujuh program bantuan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang disiapkan Direktorat PTKI Kementerian Agama pada tahun 2017. Untuk tranparansi prosedural dan agar bisa menjadi kesepahaman bersama,Kemenag menyusun petunjuk teknis pemberian bantuan tersebut.

Direktur PTKI Nizar Ali meminta agar tata kelola pelaksanaan bantuan semakin baik. Keberadaan Petunjuk Teknis (Juknis) menurutnya penting agar memudahkan pelaksanaan, akses penerima bantuan, dan juga pengawasan dan pemeriksaan.